Embedded Files
Hukum Tata Usaha Negara
Menyediakan jasa hukum terukur untuk menggugat keputusan atau tindakan sewenang-wenang dari Pejabat atau Instansi Pemerintah yang merugikan hak masyarakat, aparatur sipil, maupun pelaku usaha.
Fokus Penanganan Kami:
Fokus Penanganan Kami:
penanganan sengketa / permohonan kepada lembaga tata usaha negara seperti
Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah Ganda oleh BPN
Sengketa Keputusan Pemberhentian (PNS/TNI/POLRI/Perangkat Desa)
Gugatan Terhadap Pembatalan/Penolakan Izin Usaha oleh Instansi Pemerintah
Sengketa Keterbukaan Informasi Publik
Alur Kerja & Penanganan Perkara (SOP):
Menerima Permintaan Awal
Menerima Permintaan Awal
Menerima permohonan sengketa terkait Surat Keputusan (KTUN) atau tindakan pejabat tata usaha negara.
Pengumpulan Informasi Pendahuluan
Pengumpulan Informasi Pendahuluan
Anda diminta mengirimkan salinan keputusan pejabat yang digugat untuk kami periksa prasyarat formalnya (termasuk batas waktu 90 hari).
Menjadwalkan Pertemuan Awal
Menjadwalkan Pertemuan Awal
Tim kami akan mengirimkan konfirmasi jadwal pertemuan resmi kepada Anda.
Pertemuan Konsultasi
Pertemuan Konsultasi
Pelaksanaan sesi konsultasi mendalam (tatap muka atau daring) untuk menguji kerugian hukum yang Anda alami.
Penentuan Kontrak Kasus Sengketa Pemerintahan
Perumusan kontrak penanganan sengketa yang mencakup pendaftaran gugatan tata usaha negara, pendampingan sidang peradilan PTUN, hingga pengawalan eksekusi putusan oleh instansi terkait.
Penerimaan Klien
Penerimaan Klien
Penandatanganan Surat Kuasa Khusus PTUN dan Perjanjian Jasa Hukum untuk meresmikan pembelaan perkara Anda.
Page updated
Google Sites
Report abuse